APBN 2011 YANG MODERAT

APBN 2011 YANG MODERAT

Anggaran Belanja Negara 2011 disusun ditengah optimisme ekonomi dunia yang mulai pulih.  Pada pertengahan tahun 2009 yang lalu, perekonomian dunia telah memberikan gambaran positif, dengan terjadinya pembalikan arah dari krisis global, dan masih terus berlanjut hingga triwulan I tahun 2010. Sejalan dengan itu, menurut Bank dunia dalam World Economic Outlook, bulan Juli 2010, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009 yang sempat mengalami kontraksi hingga 0,6 persen, pada tahun 2010 diperkirakan akan kembali menguat menjadi 4,6 persen. Penguatan laju pertumbuhan ekonomi global tersebut terutama dimotori oleh pulihnya kondisi perekonomian negara-negara berkembang.

Ekonomi China, sebagai motor penggerak proses pemulihan dari krisis, diperkirakan tumbuh mencapai 10,5 persen, sementara perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh cukup kuat. Sejalan dengan perkembangan positif ekonomi global, kinerja perekonomian domestik juga terus menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.

Stabilitas ekonomi Indonesia relatif terjaga dengan kecenderungan semakin menguat. Selama Januari-Juli tahun 2010, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 16,2 persen ke level Rp9.172/USD. Selanjutnya, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun diperkirakan tetap stabil, sehingga secara rata-rata di sepanjang tahun 2010 akan berada pada kisaran Rp9.200/USD.        

Penguatan rupiah membawa dampak positif kepada pengendalian inflasi. Laju inflasi sepanjang Januari-Juli tahun 2010 masih relatif terkendali pada tingkat 6,22 persen (y-o-y) atau 4,02 persen (y-t-d). Tekanan inflasi diperkirakan akan terjadi pada semester II tahun 2010 seiring dengan kenaikan TDL, tahun ajaran baru, serta hari raya keagamaan (puasa, lebaran, natal dan tahun baru). Namun, dengan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia yang semakin baik, laju inflasi sampai akhir tahun 2010 diharapkan masih dalam sasaran.

Sejalan dengan terjaganya laju inflasi, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan juga cenderung terus menurun. Sepanjang Januari-Juli tahun 2010, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan berada pada tingkat 6,58 persen, atau jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,29 persen.

Di sisi eksternal, kinerja ekspor dan impor dalam kuartal I tahun 2010 mengalami peningkatan cukup signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 41,8 persen dan 52,4 persen. Hal ini terutama didukung oleh penguatan kinerja sektor komoditas manufaktur, seperti industri tekstil, pakaian, alat angkut, dan kimia yang semakin membaik, sejalan dengan pulihnya kondisi ekonomi global. Sejalan dengan penguatan kinerja ekspor-impor tersebut, neraca pembayaran pada semester I tahun 2010 diperkirakan mengalami surplus sebesar USD10,9 miliar, dan cadangan devisa menguat hingga mencapai posisi USD78,8 miliar di akhir Juli 2010.

Seiring dengan makin kuatnya fundamental ekonomi domestik, yang didukung oleh membaiknya faktor eksternal, maka pertumbuhan ekonomi dalam semester I tahun 2010 mencapai 5,9 persen, atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2009 yang sebesar 4,3 persen.

Berdasarkan kondisi perekonomian dunia maupun domestik selama semester I 2010, Pemerintah kemudian menetapkan asumsi ekonomi Makro sebagai dasar perhitungan Rancangan anggaran biaya negara 2011.

Tabel -1

Asumsi Ekonomi Makro, 2008 - 2011

Sumber pembiayaan dalam negri diutamakan

Menurut berbagai kalangan asumsi tersebut cukup realistis walaupun banyak pihak yang mengharapkan Pemerintah lebih optimis dengan menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Misalnya dengan asumsi inflasi sebesar 5,3% seperti pada APBN 2010, Pemerintah seharusnya berani menurunkan SBI menjadi 6% untuk mendorong suku bunga kredit yang lebih rendah  sehingga dunia usaha lebih bergairah

Salah satu yang juga diharapkan oleh pengusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi adalah dengan menetapkan defisit anggaran yang lebih tinggi. Menurut APBN 2011 defisit anggaran mencapai Rp. 115,6 trilyun atau sekitar 1.7% dari GDP.

Sebelumnya, Partai Golkar  mengusulkan untuk menaikkan defisit anggaran 2011 dari 1,7 persen menjadi 2,1 persen dan menurut GOLKAR pemerintah tidak perlu khawatir akan naiknya defisit APBN 2011, karena saat ini defisit Indonesia relatif rendah dan yang terpenting adalah terjaminnya kesejahteraan rakyat.

Menurut Partai Golkar dalam RAPBN 2011 ini, dana untuk pembangunan infrastruktur hanya dipatok sebesar Rp. 63, 6 triliun, penanggulangan kemiskinan sekitar Rp.49,3 triliun, dan transfer ke daerah hanya sebesar Rp 378,4 triliun. Dengan penambahan defisit menjadi 2,1 persen itu  akan ada tambahan anggaran dalam APBN 2011 sebesar Rp 32 triliun. Dana itu bisa digunakan untuk menutup kekurangan anggaran di beberapa sektor tersebut. Untuk itu, usulan defisit anggaran sebesar 2,1 persen kalau disetujui, masih jauh lebih rendah dibanding angka defisit anggaran di negara tetangga, seperti Cina 2,8 persen, Thailand 3,8 persen, Malaysia 5,4 persen.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas menolak untuk menaikkan defisit APBN 2011 dari 1,7 persen menjadi 2,1 persen yang dinilai tidak ada urgensinya, dan menyerukan penghematan anggaran kepada seluruh elemen pemerintah dimulai pada tahun 2011.

SBY mengatakan jika pemerintah menaikkan defisit sebesar 0,4 persen maka sama dengan menambah pinjaman atau utang negara sebesar Rp 28 triliun. SBY menginginkan penghentian belanja-belanja negara yang tidak diperlukan, untuk itu dia akan mengeluarkan Inpres dan Perpres untuk penghematan konkret di tahun 2011.

Tabel - 2

Ringkasan APBN, 2008 - 2010

Subsidi energi menjadi ganjalan

Salah satu yang mengganjal dalam APBN 2011 adalah masalah subsidi. Terutama subsidi energi yaitu untuk sumbsidi BBM dan subsidi listrik. Pada saat RAPBAN 2011 diajukan Pemerintah merencanakan kenaikan TDL pada Januari 2011 agar subsidi Listrik menurun.

Namun kemudian dalam pembahasan dengan DPR akhirnya Pemerintah menyepakati untuk tidak menaikan TDL tahun 2011. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kenaikan subsidi listrik, namun dalam kesepakatan dengan DPR besarnya subsidi listrik ditetapkan sama dengan RAPBN 2011 yaitu sebesar RP. 41 trilyun.

Hanya saja, pemerintah mengajukan penangguhan (carry over) subsidi listrik 2009 sebesar Rp4,6 triliun tidak diberikan pada 2011 untuk mencapai kesepakatan tersebut. Sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN 2011 ditetapkan alokasi subsidi listrik tahun depan sebesar Rp41,02 triliun, dengan asumsi subsidi listrik berjalan 2011 Rp36,4 triliun, hutang subsidi listrik 2009 Rp4,6 triliun, dan kenaikan TDL per 1 Januari 2011 sebesar 15%.

Namun, dengan tidak adanya kenaikan TDL pada tahun 2011 maka Pemerintah memilih untuk menangguhkan utang subsidi 2009 sebesar Rp4,6 triliun. Jadi tidak ada kenaikan TDL dan tidak ada penambahan besaran subsidi listrik tahun berjalan 2011.

Secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan anggaran untuk subsidi. Pada tahun total subsidi mencapai Rp. 275 trilyun, kemudian turun menjadi Rp. 158 trilyun tahun 2009. Hal ini dilakukan untuk mencegah defisit anggaran yang berlebihan karena menurunnya pendapatandalam negeri sebagai dampak krisis finansial global. Pada tahun 2010 subsidi meningkat kembali karena besarnya subsidi energi akibat meningkatnya kembali harga minyak dunia menyusul perbaikan ekpnomi yang berlangsung dinegara maju.

Pada tahun 2011 subsidi kembali diturunkan walaupun subsidi untuk BBM masih meningkat sejalan dengan meningkatnya harga minyak dunia sementara harga dalam negeri belum bisa dinaikkan, akibat tentangan yang keras dimasyarakat.

Tabel - 3

Perkembangan Subsidi dalam APBN 2008 - 2011

Sumber pembiayaan dalam negeri lebih diandalkan

Untuk menutupi defisit anggaran Pemerintah merencanakan mencari sumber pembiayaan dalam negeri. Pemerintah SBY selama ini telah bertekad untuk mengurangi hutang luar negeri. Sumber pembiayaan luar negeri diutamakan berupa hibah atau pemutihan utang . Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, apabila memang terpaksa untuk menarik pinjaman luar negeri, Pemerintah ingin pinjaman yang biayanya rendah sehingga tidak makin memberatkan di kemudian hari.  Seperti rencana penerbitan surat utang Samurai Bond, yang dijamin Pemerintah Jepang. Dengan peningkatan rating Indonesia yang telah mencapai investment grade, maka beban akan makin menurun.

Sumber pembiayaan dalam negeri untuk menutup defisit anggaran pada tahun 2011 diantaranya dengan menerbitkan Obligasi dan rencana privatisasi 10 BUMN terutama BUMN di sektor Perkebunan. Saat ini diharapkan merupakan saat yang tepat untuk menerbitkan Obligasi maupun privatisasi BUMN. Sebagai negara yang mampu terus tumbuh dalam keadaan krisis global, Indonesia kemudian menjadi tujuan investasi yang menarik. Hal ini mendorong dinaikannya rating Indonesia sehingga risiko investasi di indonesia dianggap lebih rendah dan pada gilirannya menyebabkan makin rendah biaya investasi. Demikian juga BUMN Perkebunan yang kinerjanya membaik sejalan dengan naiknya harga komoditi perkebunan diharapkan akan bisa mendapatkan harga penawaran perdana yang tinggi ketika melakukan IPO.

Sampai saat ini pembiayaan dari dalam negeri masih cukup tinggi biayaanya karena besarnya suku bunga yang harus ditanggung. SBI yang sebesar 6,5% adalah yang terendah selama sepuluh tahun terakhir, namun dibandingkan dengan negara lain SBI masih jauh lebih tinggi.

Demikian juga biaya untuk menerbitkan surat berharga Pemerintah seperti Obiligasi dan Surat utang negara lainnya, dibanding negara lain Indonesia masih dibebani suku bunga yang tinggi.

Tabel - 4

Pembiayaan Anggaran, 2008 - 2011

Pajak Sumber pendapatan utama

Pajak semakin menjadi sumber penerimaan negara semenjak penerimaan negara dari minyak dan gas menyusut tajam. Demikian juga penerimaan negara bukan pajak lainnya belum mampu menggantikan penerimaan dari sektor migas.

Tabel - 5

Pendapatan Negara, 2008 - 2011

Kesimpulan

Setelah mengalami krisis finansial global selama tahun 2008-2009, maka kondisi ekonomi tahun 2010 telah membaik dan diperkirakan perekonomian dunia akan terus pulih tahun 2011.  Menyongsong tahun 2011 ini , Pemerintah cukup optimis untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu 6,3% dibanding tahun 2010.

Walaupun demikian Pemerintah cenderung berhati-hati dan memilih pertumbuhan yang moderat untuk perekonomian Indonesia pada tahun 2011. Padahal negara tetangga yang cukup berat dihantam krisis finansial pada tahun 2009, kini telah berancang-ancang meningkatkan kembali pertumbuhan ekonominya setelah berhasil memperbaiki perekonomian yang terpukul sebelumnya, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Kini negara tersebut mencanangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari indonesia pada tahun 2011.

Kehati-hatian Pemerintah ditunjukkan dengan membatasi defisit anggaran, tetap mempertahankan suku bunga SBI sebesar 6,5% dan membatasi sumber pembiayaan dengan mengutamakan pembiayaan dari dalam negeri.

Kehati-hatian ini memang masuk akal karena trauma dampak dari krisis moneter tahun 1999 yang belum sepenuhnya hilang. Namun hal ini juga menyebabkan kehilangan peluang tumbuh bagi Indonesia yang seharusnya bisa start lebih dulu dibandingkan negara tetangga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi  yang lebih tinggi ketika ekpnomi dunia telah mulai pulih.

Beberapa hambatan yang dihadapi Indonesia untuk bisa lebih melonggarkan perekonomian adalah biaya uang yang cukup tinggi. Sampai saat ini bunga pinjaman bank di dalam negeri masih sangat tinggi dibanding negara tetangga lainnya. SBI yang mencapai 6,5% juga termasuk tinggi dibandingkan suku bunga yang ditetapkan bank sentral negara lain. Demikian juga obligasi Pemerintah dipatok dengan yield yang lebih tinggi dari negara lain bahkan dengan negara seperti Filipina yang ekonominya terkena dampak cukup parah ketika terjadi krisis finansial global. Namun Filipina berhasil menerbitkan obligasi dengan yield yang lebih rendah dibanding Indonesia.

Dengan kondisi tersebut sebenarnya terdapat celah yang cukup besar untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih pesat. Kehati-hatian yang dtunjukkan oleh Pemerintah sudah cukup baik untuk menstabilkan ekonomi namun masih belum memadai untuk bisa tumbuh dan bersaing dengan negara lain.

Ini isi pidato presiden SUSILO BAMBANG YUDHOYONO tentang APBN 2011

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)  Tahun Anggaran 2011,  telah kita susun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini, baik domestik maupun internasional. RAPBN juga disusun  dengan  sasaran jangka menengah yang ingin kita capai,  sebagaimana tertuang  dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RAPBN 2011 disusun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. RAPBN 2011 juga disusun dengan memperhatikan saran dan pendapat  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR-RI)  serta  pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), yang disampaikan dalam Forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011 beberapa waktu yang lalu.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak pertengahan tahun 2009  lalu, perekonomian global  sesungguhnya memperlihatkan perkembangan yang positif. Keadaan yang makin baik ini  berlanjut  hingga semester I tahun 2010.

Namun, di tengah membaiknya kondisi perekonomian global, dunia dicemaskan oleh krisis utang dan keuangan Yunani yang dampaknya meluas menjadi penurunan kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan di kawasan Uni Eropa.  Sementara itu, sejumlah indikator mengisyaratkan bahwa kebangkitan kembali ekonomi Amerika Serikat ternyata lebih lambat daripada yang diperkirakan semula. Alhamdulillah , di kawasan Asia kebangkitan ekonomi masih terus bergulir.

Ditengah pemulihan perekonomian global, yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian itu, perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan.  Beberapa indikator ekonomi utama,  seperti neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal, menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati. Posisi neraca pembayaran, baik transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial, mengalami perbaikan sehingga pada akhir Juli 2010 cadangan devisa kita mencapai lebih dari US$78 miliar, atau setara dengan 6 bulan impor.

Nilai tukar rupiah stabil dan bahkan akhir-akhir ini mengalami penguatan.  Perkembangan nilai tukar rupiah didukung oleh kecenderungan melemahnya mata uang dolar Amerika Serikat secara global.  Namun kestabilan nilai tukar rupiah ini terutama dikarenakan, semakin kuatnya kepercayaan para pelaku pasar terhadap kinerja perekonomian kita, dan pengelolaan ekonomi makro yang kita laksanakan. Seiring dengan itu, penilaian berbagai lembaga pemeringkat internasional terus membaik, dari persepsi stabil menjadi positif dan sekarang berada pada satu level di bawah peringkat investasi. Dengan perkembangan itu, nilai tukar rupiah akan tetap mantap, dan rata-rata sepanjang tahun 2010 diperkirakan berada pada kisaran Rp 9.000 – Rp 9.200 per dolar Amerika Serikat.

Sejalan dengan terpeliharanya kestabilan nilai tukar rupiah, laju inflasi selama tahun 2009 secara berangsur-angsur terus  menurun. Laju inflasi tahunan yang pada akhir tahun 2008 mencapai sekitar 11,1 persen, menurun menjadi 2,8 persen pada akhir tahun  2009. Angka ini di bawah sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4,5 persen. Menurunnya laju inflasi sepanjang tahun 2009, terutama dipengaruhi oleh rendahnya laju inflasi pada bahan makanan dan komponen barang-barang yang harganya ditetapkan pemerintah.

Pada tahun 2010 ini, laju inflasi diperkirakan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan  perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas global, dan inflasi mitra dagang utama Indonesia.  Perubahan iklim yang ekstrim juga telah berdampak pada menurunnya produksi pangan dunia. Penurunan produksi seperti gandum, gula dan jagung di tingkat global, berakibat pada meningkatnya harga pangan dunia dan mendorong terjadinya inflasi.

Perkembangan inflasi di dalam negeri tentu harus kita waspadai, terutama jika itu berasal dari kenaikan harga bahan-bahan pokok. Untuk itu  Pemerintah terus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan itu dengan melakukan operasi pasar, menjaga kecukupan pasokan dan ketersediaan barang, mengamankan stok di daerah, menjaga kelancaran distribusi barang, mengembangkan sistem logistik nasional, dan mengintensifkan penyuluhan pertanian agar petani lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Saudara-saudara,
Menurunnya tekanan inflasi sepanjang tahun 2009, telah direspon dengan penurunan BI rate sejak Januari 2009. Perkembangan itu mendorong suku bunga SBI 3 bulan rata-rata dalam tahun 2009,  mencapai sekitar 7,6 persen. Ini  lebih rendah dari rata-rata suku bunga SBI 3 bulan tahun sebelumnya, tahun 2008,  yang mencapai sekitar 9,3 persen. Kondisi moneter yang stabil diperkirakan akan terus dapat dipelihara dalam tahun 2010 dan selanjutnya.

Stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan pasar,  merupakan prasyarat untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Dalam tahun 2009, ketika sebagian besar negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, laju pertumbuhan PDB kita mencapai 4,5 persen.  Ini menempatkan negara kita  menjadi salah satu dari tiga negara yang memiliki kinerja ekonomi terbaik dalam tahun itu, di samping Tiongkok dan India. Sungguh ini sebuah prestasi yang patut kita syukuri.  Selama paruh pertama  tahun 2010, pertumbuhan PDB kita mengalami percepatan.   Pada triwulan I tumbuh sekitar 5,7 persen,  dan pada triwulan II tumbuh sekitar 6,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini,  didukung oleh meningkatnya ekspor kita, pulihnya investasi, serta terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. Dengan arah perkembangan yang positif, kita optimis pertumbuhan ekonomi negara kita dalam tahun 2010 ini, diperkirakan dapat mencapai 6,0 persen, lebih tinggi dari perkiraan semula, sebesar 5,8 persen.

Berdasarkan perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik, kerangka ekonomi makro dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 mengambil dasar perhitungan berbagai besaran dalam RAPBN tahun 2011 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,3 persen; laju inflasi 5,3 persen; suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen; nilai tukar Rp9.300 per dolar Amerika Serikat; harga minyak US$80,0 per barel, dan lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Di tengah pemulihan ekonomi global yang masih dibayang-bayangi oleh sejumlah ketidakpastian, Pemerintah  bertekad untuk mewujudkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efektif dan  berkelanjutan. APBN yang sehat harus dapat menjadi jangkar kestabilan ekonomi. Tiga indikator penting untuk ini adalah: tingkat defisit yang terkendali, rasio utang terhadap PDB yang makin menurun, dan keseimbangan primer yang positif. APBN yang kita susun harus juga dapat mengoptimalkan peran kebijakan fiskal, agar  benar-benar secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi  dan sekaligus memantapkan pemerataan.

APBN kita memang masih akan mengalami defisit . Keputusan melaksanakan APBN yang defisit ini diambil, karena  kita masih menganggap perlu memberikan stimulus fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kita.  Stimulus fiskal ini kita perlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Stimulus fiskal  juga sangat penting untuk  memperluas lapangan kerja produktif, sebagaimana pada saat krisis  yang terjadi pada tahun 2009.  Defisit atau surplus APBN adalah bagian dari kebijakan fiskal menghadapi situasi yang timbul pada waktu itu.  Namun prinsip dasar pengelolaan APBN yang sehat tetap kita pegang teguh, yaitu  dalam jangka menengah, APBN harus kurang lebih seimbang.  Pengalaman negara-negara Eropa akhir-akhir ini mengingatkan kita semua untuk tidak melupakan prinsip dasar ini.

Dengan memperhatikan rambu-rambu yang saya kemukakan  tadi, sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, RAPBN 2011 kita arahkan untuk mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis , guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu 5 tahun ke depan.

Kesepuluh sasaran strategis itu adalah; (1) ekonomi nasional tumbuh makin tinggi; (2) pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik; (3) kemiskinan  makin menurun; (4) pendapatan perkapita makin meningkat; (5) stabilitas ekonomi makin terjaga; (6) pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat; (7) ketahanan pangan dan air makin meningkat; (8) ketahanan energi makin meningkat; (9) daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat; dan (10) upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan “ramah lingkungan” makin kita perkuat.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Berdasarkan rambu-rambu,  arah kebijakan,  dan sasaran-sasaran strategis sebagaimana saya kemukakan tadi, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan yang terhormat, telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2011, yaitu: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”.

Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada RKP tahun 2011, Pemerintah menyusun RAPBN tahun 2011 dengan postur  sebagai berikut.  Pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp1.086,4 triliun, atau naik Rp94 triliun (9,5 persen) dari target APBN-P 2010. Sementara itu,  belanja negara direncanakan sebesar Rp1.202 triliun, atau meningkat Rp76 triliun (6,7 persen) dari pagu APBN-P 2010. Dengan demikian, RAPBN 2011 akan mengalami defisit sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7 persen dari PDB.

Belanja Kementerian dan Lembaga Pemerintah direncanakan sebesar Rp395,2 triliun. Belanja Lembaga-Lembaga Negara Non-Pemerintah direncanakan sebesar Rp15,2 triliun.  Sedangkan, transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp378,4 triliun, meningkat 9,8 persen dari APBN-P 2010.

Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2011, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2011 kita arahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama, yaitu; pertama , menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi; kedua , perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas; ketiga ,  pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri; keempat , pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; kelima , perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; keenam , penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan  ketujuh , pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tahun 2011 mendatang, kita tingkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan. Selanjutnya, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan itu,  akan bertumpu pada empat pilar strategis. Keempat pilar itu adalah:

(a) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth ); (b) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job ); (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor ); dan (d) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro-environment ).

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih  berkualitas, pada RAPBN 2011 alokasi anggaran untuk belanja modal, direncanakan mencapai Rp121,7 triliun . Jumlah ini, naik Rp26,6 triliun atau 28 persen dari APBN-P 2010. Ini adalah kenaikan tertinggi, jika dibandingkan dengan kenaikan pada pos-pos belanja lainnya. Penekanan pada belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara kita. Anggaran belanja modal yang meningkat ini akan kita arahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur. Kita ingin membangun lebih banyak infrastruktur, seperti  irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air.  Langkah ini, bersama-sama dengan langkah-langkah untuk memperlancar penyerapan anggaran, kita harapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dan sumbatan yang memacetkan pembangunan infrastruktur,  dan dapat mengatasi banyaknya keterlambatan dalam proses pembangunan infrastruktur.

Kita juga terus memantapkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta menjamin ketersediaan air baku dan pengendalian banjir. Kita juga terus  membangun jaringan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar. Kelancaran pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah nusantara sangat penting bagi daya saing ekonomi kita, bagi pemerataan pembangunan dan bagi integrasi ekonomi nasional.

Alokasi anggaran, juga kita gulirkan untuk melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor). Pada RAPBN tahun 2011, belanja bantuan sosial  direncanakan mencapai Rp61,5 triliun. Disamping jumlah ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp16,8 triliun menjadi transfer ke daerah. Dengan demikian, jumlah belanja bantuan sosial, termasuk yang dialihkan menjadi transfer ke daerah dalam tahun 2011, seluruhnya mencapai Rp78,3 triliun.

Program perlindungan sosial itu kita titikberatkan pada sektor pendidikan, melalui kesinambungan program BOS;  dan sektor kesehatan, melalui program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Di bidang pendidikan, berbagai program perlindungan sosial tersebut, kita harapkan dapat terus meningkatkan kualitas, daya jangkau, dan daya tampung pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Di bidang kesehatan,  berbagai program perlindungan sosial itu kita arahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin, termasuk pelayanan keluarga berencana.

Penolakan APBN

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR akan memainkan kartu APBN untuk meloloskan dana dapil (daerah pemilihan) Rp 15 miliar per anggota dewan. Mereka mengisyaratkan pembahasan APBN 2011 akan menemui deadlock bila pemerintah menolak usul tersebut.

Hal tersebut dikatakan ketua Banggar DPR, Harry Azhar Azis, saat dikonfirmasi mengenai penolakan Menko Perekonomian Hatta Radjasa terhadap usul dana dapil tersebut. Politikus Partai Golkar itu menganggap pernyataan Hatta tidak merepresentasikan sikap resmi pemerintah.

''Oh, itu saya anggap sebagai pernyataan sektoral saja. Kalau itu menjadi pernyataan resmi, berarti kita mengalami deadlock dalam pembahasan itu (APBN 2011, Red),'' kata Harry, tadi malam.

Dana dapil itu merupakan inisiatif Golkar. Dalam usulnya tersebut, setiap anggota DPR berhak mengusulkan proyek pembangunan di daerah konstituen masing-masing dengan nilai maksimal Rp 15 miliar. Sementara itu, pelaksana proyek tetap instansi terkait atau pemkot/pemkab. Secara teknis, dana tidak melewati anggota DPR.

Menurut Harry, Menkeu Agus Martowardojo tidak menolak untuk mengagendakannya dalam pembahasan APBN 2011. Dia menjelaskan, banggar sudah mendapat penjelasan resmi dari Menkeu bahwa usul dana dapil itu tetap akan dibahas.

''Apakah ada keputusan baru dari pemerintah, saya tidak tahu. Kalau statement di koran, silakan saja. Saya kan tidak berpegang pada keputusannya, bukan statement di koran. Saya berpegang pada keputusan resmi pemerintah dalam rapat resmi DPR. Rapat 1 Juni malam, Menkeu mengatakan siap membahas,'' bebernya.

Agus Martowardojo menyampaikan penolakannya dalam jawaban tertulis pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan pembahasan awal APBN 2011 di sidang paripurna DPR pada 1 Juni lalu.

Selain menyebut kurang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Menkeu menengarai adanya potensi pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundangan.

Namun, Harry menyatakan, saat rapat malamnya dengan banggar, Menkeu telah mengklarifikasi penjelasannya itu. Menkeu, tegas dia, juga tidak bisa menjelaskan secara detail pasal dalam undang-undang yang dilanggar. ''Ketika saya tanya, kata beliau (Menkeu, Red), itu bukan pendapat final pemerintah,'' ujarnya.

Menkeu, imbuh Harry, akhirnya menyadari bahwa pemikiran DPR tersebut masih rasional. Karena itu, dia memastikan, usul tersebut akan tetap dibahas panja badan anggaran dalam skedul pembahasan pendahuluan APBN 2011 pada 8-13 Juni. Di sana, akan dibahas dasar hukum gagasan dana aspirasi dapil, mekanisme dan prosedur, pola implementasi, serta manfaat program tersebut.

''Yang jelas, ini (alokasi dana dapil, Red) menjadi masukan DPR,'' tegasnya.

Bila disepakati, Harry mengusulkan agar anggaran dana dapil itu masuk pos belanja pemerintah pusat, yakni melalui kementerian dan lembaga yang sesuai dengan sektor usulnya. ''Tapi, saya belum berani mengatakan (memastikan, Red) masuk mana,'' tambahnya. Sebab, jelas Harry, masih ada kemungkinan anggaran itu masuk pos belanja pemerintah daerah.

Benarkah dana dapil itu sudah disepakati Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi? ''Setgab hanya sepakat ini dibahas. Bentuknya itu nanti. Yang jelas, ini dibicarakan baik-baik,'' katanya. Dia sekaligus meluruskan pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto sebelumnya yang menyebut bahwa seluruh fraksi di setgab telah menyetujui usul tersebut.

Antisipasi REVISI APBN 2011

Jakarta - Gara-gara harga minyak dunia melambung hingga US$100/barel, ada baiknya pemerintah mengantisipasi revisi APBN 2011. Karena setiap kenaikan harga minyak US$1 bisa mendongkrak anggaran subsidi energi sebesar Rp 3,1 triliun. Sebelumnya APBN 2011 hanya mematok Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$80/barel.

NERACA

"APBN kita harus segera direvisi, kalau, tidak, maka akan tergerus," ujar guru besar FE Usakti Prof. Dr. Sofyan S Harahap kepada Neraca dr Jakarta, Kamis (3/2).

Sofyan mengakui, yang memberatkan dalam APBN itu adalah subsidi untuk BBM khususnya premium. Oleh karena itu agar APBN aman. Maka harga minyak di dalam negeri minimal naik sebesar 25%. "Pemerintah harus mematok di harga USS100 juta per barel di APBN. Kalau mau aman, yu naikkan harga hingga *50%," terangnya.

Yang jelas, menurut dia, langkah menaikkan harga BBM di dalam negeri merupakan pengorbanan yang tidak bersifat populis. "Harga idealnya premium bisa mencapai Rp6.750 dari semula Rp4.500 per liter," tegasnya.

Dia memprediksi harga minyak dunia bisa menembus USS120 per barel. Masalahnya krisis politik di Mesir belum usai. Meski Mesir bukan negara penghasil minyak terbesar. Namun Terusan Suez menjadi tempat perlintasan dunia, sekitar 2,4 juta barel minyak mentah, atau setara dengan yang dihasilkan Irak Hal ini sangat mengganggu jalur distribusi perdagangan internasional. Otomatis, harga minyak dunia pun naik hingga USS 103 per barel.

Disinggung soal langkah kebijakan lainnya, misalnya pemo-tongan gaji pejabat, berserta tunjangan dan fasilitas lainya. Sofyan meragukan hal itu bisa menyelamatkan APBN. "Saya kira tidak ada akan berpengaruh jika fasilitas para pejabat negara dipotong untuk menutup bolong APBN. Ah, alasan saja itu. Nggak ada itu," ucapnya.

Desakan yang sama juga dalang dari ekonom LIPI Dr. Latif Adam yang meminta agar pemerintah terus memonitor perkembangan harga minyak dunia. Masalahnya hal ini bisa mempengaruhi sustainibilitas APBN. "Paling tidak, hal ini dilakukan hingga akhir kuartal pertama atau April mendatang," ujarnya secara terpisah kemarin.

Latif menuturkan, perlunya langkah ini terutama, selain kare na tren harga minyak yang menanjak dan kondisi riil Indonesia sebagai net importer minyak mentah. Siklus kenaikan harga minyak memang terjadi pada beberapa bulan pertama setiap tahun. Ini didorong negara Eropa dan Amerika yang mengalami musim dingin sehingga membutuhkan lebih banyak energi," ungkapnya.

Disisi lain, lanjutnya, faktor krisis Mesir dan negara Timur Tengah akan turut mendorong fluktuasi harga, produksi dan distribusi minyak. "Selama periode hingga April, kita bisa melihat perkembangan yang terjadi dan selanjutnya pemerintah meng-ambil langkah," kata Latif yang juga menilai pergerakan kurs dollar juga turut mempengaruhi kalkulasi APBN.

Merespon naik turunnya harga minyak, lanjut Latif, sebenarnya pemerintah berhak mengambil langkah penyesuaian. Misalnya jika harga minyak naik hingga 10% dari asumsi APBN, pemerintah merubah asumsi harga minyak pada APBN dan menaikkan harga BBM di tingkat masyarakat. "Hanya saja, ini juga menjadi komoditas politik. Tinggal bagaimana komunikasi antara pemerintah dan DPR," ujarnya.

Dia juga menekankan, pemberlakuan jam malam oleh Pemerintah Mesir telah mempengaruhi lalu lintas barang termasuk minyak di Terusan Suez. Dari sisi distribusi, ini mengganggu pasokan dari sumber minyak di kawasan Arab, Teluk dan Afrika ke Ero--pa serta Amerika Serikat

Pengamat perminyakan Pri Agung Kakhmanin jii.i meminta agar pemerintah merevisi ICP dalam APBN, yakni berkisar USS90/barel-US$95/barel. Alasannya harga minyak dunia terus naik hi ngga kuartal 1/2011. "Idealnya ICP berada di kisaran US$90-/barel-USS95/barel. Tapi sebaiknya Perkembangan terus dipantau, jika baik, harga turun. Sebaliknya, jika situasi makin buruk, harga makin naik," katanya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu lebih menyetujui menaikkan harga minyak di dalam negeri guna menyelamatkan APBN ketimbang memotong anggaran pejabat negara. "Pemerintah nggak akan mau memotong gaji, tunjangan ataupun fasilitas pejabat. Lagian, hal itu tidak ada pengaruhnya. Kalau APBN mau sustainable, cukup BBM dalam negeri dinaikkan Rp500/liter," te-rangnya.

Perlu diingat, kata Agung, agar pengambangan dan perbaikan infrasturktur di dalam negeri tidak mandeg, alias stagnan memang sebaiknya menaikkan BBM hingga harga ideal mencapai Rp6000/liter. Masalahnya kenaikkan harga minyak dunia, ave-rage-nya berada diantara US$95-US$100 per barel. Kalau ingin pengembangan infrastruktur, naikkan saja di angka Rp 1.500 sudah cukup. ladi harga premium Rp6.000 per liternya," tuturnya.

Sebagai informasi berdasarperdagangan Nymex untuk kontrak Maret, minyak cair naik 2,37 sen ke US$2,78 per galon, bensin turun 2,09 sen ke US$2,49 per galon, serta gas alam naik 8,2 sen ke US$4,42 per 1.000 kaki kubik. Dan harga minyak untuk kontrak Maret naik 66 sen ke US$91,51 per barel. Pada perdagangan Asia , harga minyak jenis Brent North Sea pengiriman Maret melonjak 88 sen ke posisi US$ 103,22 per barel. Adapun minyak jenis light sweet pengiriman Maret naik 65 sen menjadi US$91,51 per barel.

sumber : google