A. Akuntansi biaya.
Akuntansi
biaya adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, penghitungan, peringkasan,
pengevaluasian dan pelaporan biaya pokok suatu produk baik barang maupun jasa
dengan metode dan sistem tertentu sehingga pihak manajemen perusahaan dapat
mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien.
Tujuan
Akuntansi Biaya
·
Penentuan HPP : mencatat, menggolongkan
dan meringkas biaya pembuatan produk
·
Menyediakan informasi biaya untuk
kepentingan manajemen : biaya sebagai ukuran efisiensi
·
Alat Perencanaan : perencanaan bisnis
pasti berkaitan dengan penghasilan dan biaya, Perencanaan biaya akan memudahkan
dalam pengendalian biaya
·
Pengendalian biaya : membandingkan biaya
yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya
yang sesungguhnya terjadi
·
Memperkenalkan berbagai metode : berbagai
macam metode dalam Akbi dapat dipilih sesuai dengan kepentingan yang diperlukan
dengan hasil yang paling efektif dan efisien
·
Pengambilan keputusan khusus : sebagai
alat manajemen dalam mengawasi dan merekam transaksi biaya secara sistematis
dan menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.
·
Menghitung Laba perusahaan pada periode
tertentu : untuk mengetahui laba maka diperlukan biaya yang dikeluarkan, biaya
merupakan salah satu komponen dalam laba
·
Menghitung dan menganalisis terjadinya
ketidakefektifan dan ketidakefisienan : membahas batas maksimum yang harus
diperhatikan dalam menetapkan biaya suatu produk, menganalisis dan menentukan
solusi terbaik jika ada perbedaan antara batas maksimum tersebut dengan yang
sesungguhnya terjadi.
Fungsi
Akuntansi Biaya
·
Melakukan perhitungan dan pelaporan
biaya (harga) pokok suatu produk
·
Memperinci biaya (harga) pokok produk
pada segenap unsurnya
·
Memberikan informasi dasar untuk membuat
perencanaan biaya dan beban
·
Memberikan data bagi proses penyusunan
anggaran
·
Memberikan informasi biaya bagi
manajemen guna dipakai di dalam pengendalian manajemen
B. Akuntansi Perpajakan
Akuntansi perpajakan, menurut
Niswonger dan Fees yang dikutipGunadi (1997:7) dirumuskan sebagai bagian dari
akuntansi yangmenekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) danpertimbangan konsekuensi perpajakan
terhadap transaksi atau kegiatanperusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus
menyajikan laporankeuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Tujuan
utamadari laporan akuntansi pajak adalah untuk menyajikan informasi sebagaibahan menghitung besarnya pendapatan kena pajak
(dasar pengenaanpajak dalam kasus PPN).Dalam system self
assessment , Wajib Pajak harus menghitungsendiri utang pajaknya sehingga
laporan keuangan itu sangat tungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen,
laporankeuangan juga dipakai sebagai bahan
untuk mengetahui dan menilaitingkat kepatuhan wajib pajak terhadap
administrasi pajak, terutamadalam aktivitas pemeriksaan bahkan penyidikan
pajak.
Akuntansi
Pajak (Tax Accounting) adalah
Bidang Akuntansi yang mengkalkulasi, menangani,mencatat, bahkan menganalisa dan
membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi)
perusahaan.
C.
System informasi Akuntansi
Pengertian Sistem Informasi
Akuntansi Menurut Bodnard dan Hopwood (2000:23) sistem informasi akuntansi
adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk
mengubah data menjadi informasi. Menurut Baridwan (1996:4) sistem informasi
akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan,
mengolah, menganalisa dan komunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk
pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor
dan kreditur ) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen )
Faktor–faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan sistem
informasi akuntansi
1. Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi
prinsip cepat yaitu sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi yang
diperlukan dengan cepat dan tepat waktu serta dapat memenuhi kebutuhan dan
kualitas yang sesuai.
2. Sistem informasi yang disusun harus memenuhi prinsip aman
yaitu sistem informasi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik
perusahaan.
3. Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi
prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi
akuntansi tersebut harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.
1.SIA : menggunakan sistem pemrosesan transaksi untuk
mencatat berbagai operasi transaksi yang terjadi, yang mempengaruhi status
finansial organisasi.
2.Sistem ini mengenai operasional sistem akuntansi,
dan menangani laporan historis dari semua transaksi yang terjadi dalam
jumlah besar.
3.Sistem ini membuat berbagai report seperti
laporan keseimbangan keuangan dan rekening semuanya memberikan gambaran finansial dari
organisasi
-Ciri dalam transaksi SIA :
1.
Menghasilkan
jumlah data yg besar, yg tiap hari selalu diproses, disimpan dan
membutuhkan kecepatan akses yg cepat serta keakuratan yg tinggi
2.
Membutuhkan
kemudahan dalam pengoperasian pengontrolan serta prosedur error-checking
yg baik dalam menjaga sekuritas dan keakuratan data
3.
Dirancang
khusus untuk kemudahan audit data, serta tracing (menelusuri)
transaksi yg terjadi
4.
Beberapa
menggunakan aplikasi DDS dan MIS, misal digunakan dalam menentukan
estimasi dan perencanaan anggaran
Subsistem sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 sistem,
yaitu :
1. Sistem Pengeluaran (expenditure
system)
Segala peristiwa yang berhubungan
dengan usaha mendapatkan sumber-sumber ekonomis yang diperlukan oleh
perusahaan, baik berupa barang ataupun jasa, baik pemasok dari luar maupun dari
karyawan didalam perusahaan.
2. Sistem Pendapatan (revenue system)
Berhubungan dengan penjualan barang atau jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan pembayaran dari
mereka.
3. Sistem Produksi (production systeme)
Berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan pengubahan
bentuk suatu sumber ekonomi.
4. Sistem Manajemen Sumber Daya (resources management
system)
Meliputi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manajemen
dan pengendalian sumber daya seperti investasi dan aktiva tetap (fasilitas).
5. Sistem Buku Besar dan Laporan Keuangan (general ledger
and financial accounting)
Manfaat sistem informasi akuntansi:
•Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga
dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara
efektif dan efisien.
• Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa
yang dihasilkan
• Meningkatkan efisiensi
• Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan
• Meningkatkan sharing knowledge
• menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan
Dan juga memiliki tujuan :
1.
Untuk
mendukung operasi-operasi sehari-hari (to Support the –day-to-day operations).
2.
Mendukung
pengambilan keputusan manajemen (to support decision making by internal
decision makers).
3.
Untuk
memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung-jawaban (to fulfill
obligations relating to stewardship).
D. Akuntansi Anggaran (Budgeting) Akuntansi
anggaran
digunakan
untuk menyusun rencana keuangan yang berkaitan dengan perusahaan untuk jangka
waktu tertentu dan untuk membandingkan antara rencana dan pelaksanaan yang
terjadi.
Pengertian
akuntansi anggaran
adalah teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan
untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Akuntansi anggaran dilakukan ketika anggaran disahkan, dialokasikan, dan
direalisasikan.
Akuntansi anggaran untuk UU APBN
dilakukan di BUN dan dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran dalam bentuk
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
Ilustrasi
akuntansi untuk anggaran di APBN (KUN) sebagai berikut :
Estimasi
Pendapatan
XXX
Surplus/
Defisit
XXX
Surplus/
Defisit
XXX
Apropriasi
Belanja
XXX
Estimasi Penerimaan
Pembiayaan XXX
Pembiayaan
Neto
XXX
Pembiayaan
Neto XXX
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan XXX
Selanjutnya, ketika alokasi anggaran
telah dituangkan ke dalam DIPA, berarti K/L (Kementerian/ Lembaga) berhak
menggunakan dana maksimum sebesar anggaran yan teralokasikan dan mempunyai
kewajiban untuk menyetorkan pendapatan ke BUN/ Kuasa BUN sebesar alokasi
estimasi pendapatan dalam DIPA.
Ilustrasi penjurnalan (akuntansi
anggaran) pada K/ L :
Estimasi Pendapatan
Dialokasikan XXX
Utang
kepada
KUN XXX
Piutang dari
KUN
XXX
Allotment
Belanja
XXX
Estimasi Penerimaan
Pembiayaan XXX
yang dialokasikan
Utang pada
KUN
XXX
Piutang
dari
KUN XXX
Allotment
Pengeluaran Pembiayaan XXX
E. Akuntansi
Pemerintahan
Lembaga
pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik
analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan
keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi demikian
dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Untuk dapat memahami pengertian yang
lebih jelas mengenai Akuntansi Pemerintahan, di sini penulis mengemukakan
beberapa definisi dari para ahli. Adapun mengenai pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut
Revrisond Baswir (1998,7) adalah sebagai berikut:“Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk
lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang
akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang
tidak bertujuan mencari laba”. Kemudian Indra
Bastian (2001):6) menjelaskan tentang pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah
sebagai berikut:
mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan
dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di
bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada
proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
Berdasarkan
pengertian di atas Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam
suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari
laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang
utuh.
Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi
pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan mengenai persyaratan yang
diberikan pemerintah nasional tetapi diberikan juga oleh Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB). Menurut Muhammad Gade (2002, 13-14) persyaratan akuntansi
pemerintahan yang dibuat oleh PBB berdasarkan Departement of economic and
Social Affairs, dari United Nations, New York, yang termasuk di
dalam A Manual Government Accounting dengan rincian sebagai berikut:
a. Accounting system to be designed to comply
with the constitutional, statuory and other legal requirements of the country;
Maksudnya
adalah bahwa akuntansi harus dirancang untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang
dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya dari Negara.
b. Accounting system must be related to the
budget classifications. The budgetary and accounting functionare complementary
elements of finacial management and must be closely integrated;
Maksudnya
sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran
dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dari pengurusan
keuangan dan harus di integrasikan secara erat.
c. The Accounts must be maintaned in a manner
the will clearly indentify the objects and the executive authorities who are
responsible for custody and use of funds in program execution;
Maksudnya
Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat
mengidentifikasikan obyek-obyek dan tujuan-tujuan untuk dana yang diterima itu
digunakan serta dapat pula mengindentifikasikan para pejabat yang
bertanggungjawab atas penyimpangan dan penggunaan dana-dana dalam pelaksanaan
program.
d. Accounting system must be maintened in a
way that will facilitate audit by external review authorities, and readily
furnish the information needed for executive audit;.
Maksudnya
sistem akuntansi harus diselanggarakan dengan cara yang memungkinkan
pelaksanaan oleh lembaga pemerintah ekstern, serta dapat menyediakan
informasi-informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.
e. Accounting system must be developed in a
manner that will permit effective adminstrative control of fund and operations,
program management and internal audit and appraisal;
Maksudnya
system akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakan
pengawasan secara administrative terhadap dana-dana dan pelaksanaanya,
managemen program dan serta penilaian dan pemeriksaan intern.
f. The accounts should be
developed tha they efectively disclose the economic and financial result of
program operations, including the measurement of revenues, indentifications of
cost and determination of the operating result (the surplus and defisit
position) of the government and its programs and organizations;
Maksudnya
adalah bahwa perkiraan-perkiraan harus dikembangkan agar dapat mengungkapkan
hasil-hasil secara ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program-program,
termasuk pengukuran pendapatan, indentifikasi biaya dan penetapan hasil operasi
(posisi lebih atau kurang) dari pemerintah dengan program dan organisasinya.
g. Accounting system should be capable of
serving the basic financial information needs of developmennt planning and
programming, and the review and appraisal of performance in physic and
financial terms;
Maksudnya
adalah sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang
mendasar yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan program serta menelaah
dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.
h. The accounts should be maintened in a
manner that will provide financial data useful for economic analysis and
reclassification of governmental transaksion, and assist in development of
national accounts;
Maksudnya
adalah perkiraan-perkiraan harus diselengrakan dengan cara yang memungkinkan
dapat tersedianya data keuangan yang berguna untuk analisa ekonomi dan
reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membuat dalam penyusunan perkiraan
naional.
Sedangkan Indra
Bastian (2001:118-119) menjelaskan tentang hubungan akuntansi dan organisasi
sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut:
“1. Berorientasi Laba (contoh: BUMN)
Organisasi
yang bertujuan mencari laba.
2. Berorientasi non-laba tipe A (contoh: BUMN, Perum, Perjan dan
Pemerintah / Lembaga Otonom)
Organisasi
yang sumber keuangannya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa.
3. Berorientasi non-laba tipe B (Pemerintah dan Organisasi selain no 1
dan 2):
Organisasi
yang sumber keuangannya diperoleh dari selain penjualan barang dan jasa.”
Akuntansi pemerintahan (publik) dalam
pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan akuntansi perusahaan (swasta). Hal ini
seperti yang dingkan Mardiasmo (2002:8) yang mengemukakan perbedaan sifat dan
karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta sebagai berikut:
|
Perbedaan
|
Sektor Publik
|
Sektor Swasta
|
|
Tujuan Organisasi
|
Nonprofit motive
|
Profit motive
|
|
Sumber Pendanaan
|
Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba
BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb.
|
Pembiayaan internal: Modal sendiri,laba ditahan,
penjualan aktiva.
Pembiayaan eksternal: utang bank obligasi, penerbitan
saham.
|
|
Pertanggungjawaban
|
Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan
parlemen (DPR/DPRD)
|
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
|
|
Struktur Organisasi
|
Birokratis, kaku, dan hierarkis
|
Felksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
|
|
Karakteristik Anggaran
|
Terbuka untuk publik
|
Tertutup untuk publik
|
|
Sistem Akuntansi
|
Cash Accounting
|
Accrual accounting
|
Sumber: Mardiasmo (2002:8)
Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Tujuan akuntansi pada sektor publik
oleh American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1933) dalam buku
Akuntansi Sektor Publik yang dialihbahasakan oleh Mardiasmo (2002: 14)
menyatakan:
“1. Pengendalian Manajemen (Manajemen Control)
Memberikan
informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis
atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi
2. Akuntanbilitas (Accountability)
Memberikan
informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan
tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif. Program dan penggunaan sumber
daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk
melaporkan kepada public atas hasil oeprasi pemerintah dan penggunaan dana
publik.”
Akuntansi sektor publik terkait
dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan
akuntabilitas. Akuntanbilitas sektor publik merupakan alat informasi baik bagi
pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi public. Bagi pemerintah,
informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari
perencanaan strategic, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan
pelaporan kinerja.
Sumber : Google, Wikipedia.
