"Saya tidak mau ada usaha yang tidak jelas," kata Menkeu.
VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak mau berspekulasi terkait penjaminan mega proyek kawasan Selat Sunda yang salah satunya akan membangun jembatan terpanjang di Indonesia.Kendati demikian, Kementerian Keuangan menjamin akan memberikan dukungan penuh dalam bentuk penjaminan sepanjang adanya perencanaan uji kelayakan yang jelas.
"Saya tidak mau ada usaha yang tidak jelas," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam, 27 Juni 2012.
Seperti diketahui, mandeknya restu dari Kementerian Keuangan terhadap penjaminan pembangunan kawasan Selat Sunda telah membuat proses uji kelayakan atau feasibility study (FS) proyek belum bisa dilakukan.
Agus mengatakan, kejelasan uji kelayakan yang dimaksud di antaranya mengenai perusahaan yang akan menggarap proses uji kelayakan serta prosedur dari pengembalian dari penjaminan yang diberikan pemerintah.
Alasan lain adalah pembangunan proyek kawasan Selat Sunda masih bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Presiden. Karena itu, saat ini pemerintah masih harus merevisi perpres tersebut.
"Tentu ini harus diyakinkan bahwa perpres itu merupakan satu perpres yang rapi dan taat asas. Tapi, bentuknya seperti apa? Itu menunggu sampai selesai ya," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan, besaran penjaminan yang diminta konsorsium pembuat studi kelayakan ditaksir mencapai US$150 juta atau sekitar Rp1,5 triliun. Besarnya penjaminan itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam mengambil keputusan.
"Jadi, kami masih mengkaji apakah untuk proyek sebesar itu layak diberikan penjaminan, ya kira-kira begitu," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Dedy S Priyatna, kepada VIVAnews.
Angka penjaminan tersebut belum menghitung upaya serupa yang akan diajukan ketika studi kelayakan pembangunan kawasan Selat Sunda telah rampung dan mulai memasuki proses tender. (art)
SUMBER : Vivanews.com
