Utang RI Capai Rp1.944 Triliun

JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp1.944,14 triliun per 31 Mei lalu. Utang tersebut berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp638 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,15 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahmat Waluyanto menjelaskan, sebesar Rp1.304 triliun merupakan utang yang berasal dari surat berharga negara (SBN).

"Persentase jumlah SBN tersebut sebesar sekira 67 persen dari total utang kita keseluruhan," ungkapnya kala ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2012).

Dengan jumlah utang pemerintah yang cenderung bertambah tersebut, Rahmat mengamini bahwa pemerintah mempunyai kekampuan untuk membayar utang tersebut karena persentase utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih realtif kecil dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu hanya sekira 24 persen.

"Kalau kita lihat negara-negara maju lainnya persentase utang terhadap PDB masih cukup besar seperti Jepang yang persentasenya 200 persen lalu negara sekelas Amerika Serikat (AS) saja persentasenya sekira 75 persen," paparnya.

"Intinya kita akan senantiasa memenuhi atau mematuhi kewajiban yang timbul akibat adanya penerbitan SBN atau adanya pinjaman tersebut," pungkasnya. (wdi) 

SUMBER : okezone.com

Perkuat Studi Kelayakan, Bangun JSS Jangan Sampai Negara Rugi

JAKARTA - Studi kelayakan (feasibilities study/FS) pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) harus dilakukan secara mendetail, sebelum mendapatkan penjaminan oleh pemerintah. Ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, hal-hal yang mengarah kepada hal yang lebih dan besar, lebih baik direncanakan dengan matang. Jangan sampai, rencana tersebut akhirnya malah gagal dan menggantungkan diri kepada pemerintah.

"Dan dia (panitia JSS) mengatakan sudah menghabiskan uang lebih dari Rp1 triliun dan pemerintah harus ganti. Itu kan menjadi suatu resiko ke depan," jelas Agus kala ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2012) malam.

Agus melanjutkan, kajian yang dilakukan oleh panitia JSS selama ini, masih sangat sederhana dan tidak meyakinan. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan adanya FS terlebih dahulu untuk meyakinkan para investor dan seluruh pihak yang terkait didalamnya.

"Yang kita perlukan adalah suatu bentuk FS satu kelayakan usaha, terus nanti uang yang Rp150 triliun-Rp200 triliun itu akan dibayar dari mana kalau itu bagi kreditur tentu dia musti butuh kepastian atau jaminan,"paparnya.

"Nah kalau pemerintah menjamin lalu tidak jelas dari mana sumber-sumber pelunasannya itu harusnya sejak awal itu jelas jangan tidak jelas," tambah mantan Dirut Bank Mandiri ini.

Dia melanjutkan, jika pada saat ini belum ada FS, maka tidak ada pihak yang dapat meyakinkan pemerintah jika rencana tersebut telah tersusun dengan baik. "Karena pemerintah yang lebih tau akan ini, nanti kalo disusun swasta dan tahu-tahu tidak FS, trus swastanya minta ganti kan jadi susah nanti." tukas dia. (mrt)

Bank Artha Graha Targetkan Pertumbuhan Kredit Rp2,2 T

JAKARTA - PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp2,2 triliun atau meningkat sebesar 16,6 persen pada 2012 ini.

"Pertumbuhan itu dengan terus menjaga rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di atas ketentuan yang berlaku," demikian disampaikan manajemen perseroan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (29/6/2012).

Adapun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan hari ini, menyetujui laporan tahunan direksi perseroan termasuk laporan pengawasan dewan komisaris yang berakhir pada 31 Desember 2011. Serta pengesahan laporan keuangan perseroan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Sekadar informasi, hasil laporan keuangan 31 Desember 2011, perseroan tumbuh 12,4 persen dengan mencatatkan peningkatan aset dari sebesar Rp17,1 triliun pada 2010 menjadi Rp19,2 triliun pada 2011.

Adapun total pinjaman disalurkan (kredit) perseroan meningkat 19,9 persen menjadi Rp13,4 triliun di 2011 dibandingkan 2010, yang tercatat Rp11,2 triliun. Dengan ekspansi kredit tersebut, rasio CAR perseroan tercatat sebesar 12,65 persen, berarti tetap berada di atas ketentuan yang berlaku.

Pada 2011, perseroan membukukan kenaikan laba bersih sebesar 20,0 persen atau menjadi Rp100,4 miliar dibandingkan 2010 sebesar Rp83,6 miliar. Dengan peningkatan laba tersebut, Perseroan berhasil mencatatkan ROE (Return on Equity) sebesar 8,79 persen dan ROA (Return on Asset) sebesar 0,72 persen.

Perseroan tercatat aktif dalam rangkaian kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bersama Artha Graha Peduli (AGP). Di antaranya, di bidang "Bakti Sosial dan Tanggap Bencana Alam" dengan menjual paket beras dengan harga murah pada masyarakat kurang mampu, pembangunan shelter (hunian sementara) untuk korban letusan Gunung Merapi, serta penjualan paket sembako murah bersama Artha Graha Network di seluruh Indonesia. (ade)

SUMBER : okezone.com

Kebijakan Ekonomi di Papua Tak Berpihak ke Warga Asli

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jayapura menilai, Pemerintah Pusat belum menerapkan kebijakan ekonomi di tanah Papua yang berpihak ke warga asli Papua. Akibatnya, warga asli Papua hanya menjadi penonton pembangunan di daerahnya sendiri tanpa bisa ikut menikmati kucuran dana triliunan rupiah dari Pemerintah Pusat.

Dia mengakui, tahun ini total dana dari pusat untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sekira Rp30 triliun. Jumlah itu terhitung besar, mengingat total warga Papua hanya sekira dua juta.

"Pusat memberikan dana Rp30 triliun, tapi pusat juga menyertakan pengusaha kakap ke Papua untuk mengerjakan berbagai proyek yang ada di Papua. Kami sebagai pengusaha lokal hanya bisa gigit jari," kata Ketua Kadin Jayapura Henky Joku, dalam sebuah diskusi soal Papua, di Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Tak hanya itu saja diskriminasi juga dilakukan perbankan. Dia mengungkapkan, dirinya pernah mengajukan kredit ke salah satu bank nasional di Kota Jayapura, tapi aplikasinya ditolak. Sedangkan temannya sesama pengusaha yang bukan orang Papua asli, kreditnya begitu mudahnya disetujui bank.

"Inilah beberapa diskriminasi yang kami rasakan. Itu baru di bidang ekonomi. Belum soal politik, pendidikan, birokrasi, dan lain-lain," kata Henky.

Kalau persoalan semacam itu tidak segera diselesaikan, kata dia, konflik di Papua tidak akan pernah bisa diselesaikan. Sebab, kata dia, kecemburuan baik ekonomi maupun sosial di tanah Papua sangat terasa.

Hengky mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan beberapa lokasi di tanah Papua sebagai kawasan ekonomi khusus. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah juga memberdayakan pengusaha lokal.

Sebab apabila ini tidak diperhatikan, program tersebut akan sia-sia belaka. Sebab justru akan mengakibatkan kecemburuan sosial maupun ekonomi. Demikian pula kebijakan otonomi khusus (otsus) yang diterapkan di tanah Papua ternyata belum mampu membuat masyarakat Papua sejahtera.

"Selain keberpihakan terhadap warga asli Papua, pemerintah juga harus memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat Papua, sehingga mereka bisa menjadi dokter, teknisi atau pilot," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Kaukus Papua DPR Paskalis Kossay mengatakan Pemerintah Pusat belum menyentuh akar masalah persoalan Papua, sehingga menyebabkan kasus kekerasan seringkali terjadi di Papua.

"Tidak ada kemauan yang kuat dan keberanian dari pemerintah untuk mencoba membedah apa yang sesungguhnya terjadi hingga konflik dan kekerasan masih terus berlangsung," ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menjelaskan, konflik di Papua sudah terjadi sejak 1828, di masa penjajahan Belanda yang ketika itu hak-hak warga Papua ditindas, sehingga ada reaksi dari warga Papua. Kemudian, muncul pemahaman dari warga Papua tentang ideologis nasionalis Papua.

"Pemahaman tersebut terus muncul dan berkembang ketika kekerasan terjadi di Papua. Bahkan, benih-benih nasionalis Papua terus berkembang hingga saat ini. Akar masalahnya ada di persoalan ideologis. Bukan persoalan banyak uang atau makan dan minum," katanya.

Terkait kebijakan otonomi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah, lanjut Paskalis, bila dilaksanakan dengan baik dan ada hasil yang bisa dicapai, maka persoalan sentimental warga Papua bisa dieliminasi.

Kalau tidak, maka kekerasan akan terus berlangsung dan perasaan nasionalis warga Papua akan meningkat. Mereka akan merasa bukan warga Indonesia dan pada akhirnya akan mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. "Perasaan ini akan terus menular, bila pemerintah belum menyentuh akar masalahnya," paparnya.

Menurut dia, pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan cara dialog antara Pemerintah Pusat dengan warga/tokoh Papua. Namun, hingga saat ini pemerintah masih terkesan tutup pintu.

Ruben Marey dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, mengatakan, Pemerintah Pusat sebenarnya telah banyak memberikan segala sesuatu yang banyak kepada Papua. Bahkan jika dibandingkan dengan daerah lain, lebih banyak Papua. Seharusnya dengan pemberian itu tidak ada lagi warga Papua yang 'teriak-teriak', terlebih Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang otsus Papua.

"Persoalan yang ada saat ini adalah kepemimpinan di daerah, di mana ada ketidakmampuan dalam pengelolaan dan manajemen pemerintah daerah. Kalau saja, Gubernur atau Bupati yang ada di Papua bisa menyelesaikan persoalan Papua, maka konflik dan kekerasan Papua bisa diredam," katanya Ruben yang juga merupakan putra asli Papua ini.

Ketua Forum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Papua itu mengatakan, standar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tidak dijalankan dengan baik oleh Pemda. "Ini ada kesan, ada orang yang bermain di Papua," ujarnya.

Ia mempertanyakan, mengapa dana yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat mencapai triliunan rupiah, namun tidak bisa menyejahterakan warga Papua. "Ada apa ini? Penegak hukum harus mengusut penggunaan alokasi dana otsus ini. Selama ini tidak pernah ada evaluasi tentang penggunaan dana otsus tersebut," kata Ruben. (Sudarsono/Koran SI/wdi)

SUMBER : okezone.com

Syarat Menkeu Beri Jaminan Proyek Selat Sunda

"Saya tidak mau ada usaha yang tidak jelas," kata Menkeu.

VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak mau berspekulasi terkait penjaminan mega proyek kawasan Selat Sunda yang salah satunya akan membangun jembatan terpanjang di Indonesia.
Kendati demikian, Kementerian Keuangan menjamin akan memberikan dukungan penuh dalam bentuk penjaminan sepanjang adanya perencanaan uji kelayakan yang jelas.
"Saya tidak mau ada usaha yang tidak jelas," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam, 27 Juni 2012.
Seperti diketahui, mandeknya restu dari Kementerian Keuangan terhadap penjaminan pembangunan kawasan Selat Sunda telah membuat proses uji kelayakan atau feasibility study (FS) proyek belum bisa dilakukan.
Agus mengatakan, kejelasan uji kelayakan yang dimaksud di antaranya mengenai perusahaan yang akan menggarap proses uji kelayakan serta prosedur dari pengembalian dari penjaminan yang diberikan pemerintah.
Alasan lain adalah pembangunan proyek kawasan Selat Sunda masih bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Presiden. Karena itu, saat ini pemerintah masih harus merevisi perpres tersebut.
"Tentu ini harus diyakinkan bahwa perpres itu merupakan satu perpres yang rapi dan taat asas. Tapi, bentuknya seperti apa? Itu menunggu sampai selesai ya," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan, besaran penjaminan yang diminta konsorsium pembuat studi kelayakan ditaksir mencapai US$150 juta atau sekitar Rp1,5 triliun. Besarnya penjaminan itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam mengambil keputusan.
"Jadi, kami masih mengkaji apakah untuk proyek sebesar itu layak diberikan penjaminan, ya kira-kira begitu," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Dedy S Priyatna, kepada VIVAnews.
Angka penjaminan tersebut belum menghitung upaya serupa yang akan diajukan ketika studi kelayakan pembangunan kawasan Selat Sunda telah rampung dan mulai memasuki proses tender. (art)

SUMBER : Vivanews.com

 

Taiwan Lebarkan Sayap Industri di Indonesia

 

VIVAnews - Kementerian Perindustrian mengungkapkan bahwa hari ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan asosiasi pengusaha Taiwan, Chinese Nasional Federation of Industries (CNFI).
Menurut Menteri perindustrian, MS. Hidayat, perjanjian kerja sama tesebut akan sangat menguntungkan Indonesia karena anggota CNFI terdiri dari 153 perusahaan yang bergerak di segala bidang.

"Nantinya, Indonesia bisa menjadi basis produksi dari industri-industri yang dijalankan para pengusaha dari Taiwan ini," kata dia di kantor Kementrian Perindustrian, Jakarta, Rabu 27 Juni 2012.

Hidayat menambahkan, kebanyakan dari anggota CNFI itu bergerak di industri manufaktur. "Mereka memang berencana menjadikan indonesia sebagai basis produksi mereka," ujarnya.
Hal ini, kata dia, akan mengangkat peindustrian Indonesia karena perusahaan Taiwan yang ingin berinvestasi di Indonesia jumlahnya akan semakin bertambah nantinya.

Namun, mengenai nilai investasi, Hidayat mengatakan kalau pihaknya belum mengetahui berapa besarannya. "Sebentar lagi kita bicarakan dengan mereka," jelasnya.

Hidayat menuturkan bahwa CNFI yang membuka diri di Amerika, China, dan Asia Tenggara mempunyai pekerja yang jumlahnya sangat banyak. "Mereka itu datang ke Indonesia, karena ingin membagi kaki mereka agar tidak terlalu bertumpu pada beberapa negara saja," ujarnya.

Nantinya, menurutnya, pengembangan industri hasil kerja sama ini akan dipusatkan sebisa mungkin di luar pulau Jawa. "Sekarang posisinya ada pada mendapatkan tanah untuk industri," kata Hidayat.

Hidayat menekankan, pihaknya akan memberikan insentif khusus kepada para pengusaha asal Taiwan tersebut jika mereka membangun industrinya di luar pulau Jawa. "Saya akan berikan mereka tax holiday, jika mereka membangun di luar pulau Jawa," ujarnya.

Sejauh ini, menurutnya, pihaknya telah menawarkan lokasi di Morotai, Papua Barat dan Jawa Timur. Lokasi tersebut, masih akan didiskusikan terlebih dahulu sesuai dengan infrastruktur apa yang mereka butuhkan. "Namun kalau untuk elektronik, mereka memang hanya mau di Jawa dan Batam," tegas Hidayat.

Sementara itu, Ketua Apindo, Sofjan Wanandi mengatakan bahwa para pengusaha Taiwan akan memasukkan usaha mereka secara besar-besaran. Tentunya, para pengusaha ini menginginkan lahan yang besar sebagai daerah industri. "Mereka minta satu daerah industri khusus untuk anggota mereka," kata dia pada kesempatan yang sama.

Sampai sekarang, menurutnya, para pengusaha Taiwan sedang melakukan uji kelayakan untuk daerah-daerah mana saja yang akan dijadikan calon lokasi wilayah industri baru bagi mereka.
Sofjan melanjutkan, saat ini, kemungkinan daerah industri baru itu akan dibangun di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur dengan alasan masih banyaknya lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan. "Kalau Jawa Barat sudah tidak bisa lagi, sudah hampir penuh semua," tuturnya. (eh)

SUMBER : vivaneews.com

Rentannya Eropa Potensial Hadang Penguatan Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah atas dollar AS potensial bergerak dengan kecenderungan konsolidasi hingga menguat pada Rabu (28/6/2012) ini. Namun rentannya kondisi Eropa bisa menghalangi penguatan lebih lanjut valuta garuda.
Kemarin rupiah ditutup menguat di level 9.445 setelah dibuka di level 9.460 per dollar AS. Rupiah bergerak di kisaran 9.440-9.480 per dollar AS. Rupiah kembali menyentuh level tinggi harian 9.480 terimbas kondisi ekonomi global.
Meskipun demikian, menurut Kepala Riset BNI Treasury, Nurul Eti Nurbaeti, terlampauinya target lelang term deposits valuta asing (715 juta dollar AS berbanding 600 juta dollar AS) berjangka waktu 7 hari, 14 hari dan 31 hari berhasil menopang valuta garuda.
Eti menyatakan menjelang digelarnya KTT Uni Eropa, pergerakan pasar yang masih fluktuasi diprediksi berlanjut menyelimuti pasar domestik. Meski, dukungan penguatan bursa global dan regional semalam membuka peluang berlangsungnya reli di pasar saham Asia.
Di sisi lain, rupiah pun terindikasi mampu mempertahankan posisinya di level 9.400-an per dollar AS di tengah ekspektasi pasar atas pengawalan ketat Bank Indonesia menghindari level psikologis 9.500 jelang akhir bulan dan berakhirnya kuartal II.
Meskipun demikian, rentannya kondisi Eropa dan rendahnya ekspektasi positif terhadap solusi penanganan krisis utang dalam pertemuan Brussel kali ini bakal jadi penghadang laju apresiasi mata uang Asia, termasuk bagi rupiah.

Editor :

Sonya Hellen Sinombor

SUMBER : Kompas.com

The Bio-Retina Implant Could Give Sight to the Blind, With Laser Power

Instant Eye Kevin Hand

A new bionic eye implant could allow blind people to recognize faces, watch TV and even read. Nano Retina’s Bio-Retina is one of two recent attempts to help patients with age-related macular degeneration, which affects 1.5 million people in the U.S. Although a similar implant, Second Sight’s Argus II, has been on the market in Europe since last year, it requires a four-hour operation under full anesthesia because it includes an antenna to receive power and images from an external apparatus. The Bio-Retina implant is smaller because it doesn’t have an antenna. Instead, the implant captures images directly in the eye, and a laser powers the implant remotely. Because of Bio-Retina’s compact size, an ophthalmologist can insert it through a small incision in the eye in 30 minutes—potentially more appropriate for seniors. The Bio-Retina will generate a 576-pixel grayscale image. And clinical trials could begin as soon as next year.

1. DON GLASSES

Ordinary-looking glasses contain a battery, a power-delivering laser apparatus and working lenses (to help with vision problems such as nearsightedness and astigmatism).

2. SHINE LASER POWER

The near-infrared laser beam, gentle enough to shine harmlessly through the eye onto the implant, provides up to three milliwatts of power to a photovoltaic cell on the eye implant. The light is invisible, so it won’t interfere with sight.

3. CAPTURE IMAGE

Photoreceptors pass light information to an image processor that translates each image pixel into a series of electrical pulses that represent a particular shade of gray.

4. TRIGGER NEURONS

(Inset) Six hundred needle electrodes (wrapped in biocompatible silicon and sapphire to prevent the formation of scar tissue) penetrate the retina. Each electrode represents one pixel, sending pulses of electricity to stimulate the eye’s neurons, which transmit the image to the brain.

SUMBER : digg.com

Perubahan Politik

Tugas kelompok

Perubahan Politik

Disusun oleh:

1.  Sitti Masyitah

2.  Deva Gommo

3.  Aco Safarudin

4.  Sukriadi

5.  Muhammad Ikhsan

6.  Slamet Raharjo

7.  Sharul Pasang

Universitas Negeri Makassar

2012

KATA PENGATAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt atas terselesainya makalah ini, selawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi.Muhammad as

Makalah ini kami susun dengan tujuan agar memudahkan kita dalam proses belajar mengajar, guna menambah wawasan bagi rerkan-rekan sehingga kita semua mampu untuk berfikir agar menjadi lebih maju.

Terima kasih kepada Bapak selaku dosen pembimbing kami, terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan makalah ini, masih jauh dari ke sempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun tetap kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Daftar isi

Bab I Pendahuluan……………………………………………………..……

A.    Latar belakang……………………………………………………………..

B.     Rumusan Masalah………………………………………………………….

1.      Pengertian dari perubahn politik……………………………

2.      Perubahan politik dan konflik…………………………………….

C.     Tujuan dan Manfaat…………………………………………………

Bab II Kajian Teori……………………………………………………..........

Bab III Pembahasan………………………………………………………....

Bab IV kesimpulan dan Saran……………………………............................

Daftar Pustaka……………………………………………………………..

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling berhasil dalam persaingan hidup di bumi ini, meski banyak keterbatasan fisik seperti ukuran, kekuatan, kecepatan, dan panca inderanya, bila dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya. Keberhasilan itu disebabkan oleh manusia memiliki kemampuan merubah sesuatu untuk menjadi lebih baik untuk perubahan dari semulanya. Anak muda adalah penerus untuk suatu bangsa untuk menjadi lebih baik lagi dan menyampaikan inspirasi demi inspirasi,pendapat demi pendapat,pengetahuan demi pengetahuan agar Negara ini tidak menjadi suatu tempat yang hanya dijadikan sebagai Negara saja tetapi sebagai Negara yang sejatera unuk Negara serta rakyatnya.

Terkadang manusia bertanya mahu dibawah kemana arah sistem politik di Indonesia ? serta bagaimana proses pengambilan keputusan dalam persoalan-persoalan tertentu dapat diambil, merupakan suatu pertanyaan yang perlu dijawab. Soal ini memasuki dalam perubahan politik di Indonesia ini,terkadang kita hanya tahu bahwa sebenarnya ada suatu perubahan politik yang terjadi dipemerintan politikh dan membuat keputusan sesuat yang telah diterapkan tetapi pada keyataannya didalam pemerintahanlah yang melanggar sendiri system yang telah dibuatnya.

Merupakan suatu hal yang memberikan pemahaman serta perubahan politik di Indonesia kendati telah banyak terjadi persitegangan antara pihak muslim, nasionalis, dan komunis. Perubahan politik perlu suatu kesimpulan, yang dapat memberikan solusi buat permasalahan pergolakan politik di Indonesia ke arah kemajuan bangsa.

B.     Rumusan masalah

Dari sedikit gambaran diatas, tentu akan memunculkan beberapa pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1.      Apa pengertian perubahan politik?

2.      Apa sajakah isi dari perubahan politik?

3.       Apa tujuan dari perubahan politik?

4.      Bagaimana Proses perubahan politik!

C. Tujuan Penulisan

1. Memahami konsep dasar tentang perubahn politik

D. Sistematika Penulisan

1. BAB I/PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, identifikasi, perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

2. BAB II/TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan perubahan di Indonesia.

3. BAB III/ PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian yang meliputi konsep dasar nstitusi, subtansi konstitusi dan perubahan-perubahan konstitusi

4. BAB V/KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak pembaca.

BAB II

KAJIAN TEORI

Perubahan Politik :

Perubahan politik dapat ditimbulkan oleh konflik kepentingan dan gagasan atau nilai-nilai baru (Surbakti, 1992: 246). Tom Bottomore (1992: 82) menjelaskan secara rinci tentang perubahan sosial dan politik. Menurut Tom Bottomore (ibid), perubahan yang cukup berarti dapat timbul dari diperkenalkannya suatu teknologi baru, perdagangan atau perang; kudeta istana, perubahan dinasti, tampilnya ke puncak kekuasaan raja yang kompeten atau yang tidak, ataupun karena munculnya seorang pemimpin politik yang talentanya begitu hebat, gerakan-gerakan budaya dan intelektual, pasang surutnya kelompok-kelompoik sosial tertentu, termasuk para elit yang menunjukkan kepentingan sosial yang berbeda.

Salah satu bentuk utama konflik adalah perang. Kelahiran negara-negara baru banyak yang diakibatkan karena peperangan, baik perang negara terjajah terhadap kolonial maupun perang saudara. Peperangan di dalam negara bangsa nation-state juga akan mengakibatkan perubahan sosial dan politik. Tom Bottomore mencatat bahwa perang punya pengaruh terhadap perubahan politik dan perkembangan masyarakat. Perang sebagai sarana perluasan masyarakat manusia dan perang merupakan faktor utama dalam pembentukan negara itu sendiri (1992:87). Selanjutnya Tom Bottomore mengatakan bahwa perang itu merupakan sarana kebijakan dan bentuk penjelmaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya (ibid).

Perubahan politik dibedakan menjadi tiga, yaitu perubahan sistem, perubahan di dalam sistem, dan perubahan karena dampak berbagai kebijakan umum (Surbakti, 1992: 243). Lebih lanjut Surbakti menjelaskan:

Perubahan sistem ialah perubahan yang terjadi pada ketiga elemen sekaligus. Perubahan ini bersifat radikal (perubahan dengan akar-akarnya) karena tidak saja struktur dan strategi kebijakan yang berubah, tetapi juga sistem yang lain yang justru mempengaruhi ketiga objek revolusi, yaitu kegiatan kolektif warga masyarakat yang sedikit banyak bersifat kekerasan untuk mengganti sistem politik yang ada dengan sistem baru yang dianggap lebih baik.

Perubahan di dalam sistem menjadi garis politik kaum reformis. Pada tipe ini sistem nilai, struktur kekuasaan dan strategi menangani proses kebijakan pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun pemimpin pemerintahan dan isi kebijakan umum mengalami perubahan. Perubahan yang diperjuangkan di dalam kerangka sistem politik yang ada.

Tipe perubahan ketiga berkaitan dengan dampak berbagai kebijakan pemerintah terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan fisik. Dahrendorf membedakan perubahan sosial dan politik menjadi perubahan secara tiba-tiba (sudden) dan perubahan secara radikal (Surbakti, 1992: 245). Ia menilai bahwa perubahan elit politik atau pemimpin pemerintahan merupakan kondisi bagi perubahan sistem nilai, struktur kekuasaan , dan strategi menangani kebijakan umum. Perubahan secara tiba-tiba atau revolusioner (yang biasanya ditimbulkan dengan konflik yang bersifat kekerasan) belum tentu menghasilkan perubahan struktural secara radikal, tetapi perubahan yang ditimbulkan oleh konflik yang sangat intens cenderung bersifat radikal. Menurut Dahredorf, makin intens konflik kelas, makin radikal perubahan yang ditimbulkan, dan semakin bersifat kekerasan suatu konflik kelas maka semakin tiba- tiba perubahan yang terjadi.

BAB III

PEMBAHASAN

F Perubahan politik

perubahan adalah suatu keharusan karena perubahan merupakan esensi dari kemajuan yaitu harus berpindah posisi semangkin kedepan dari posisi semulanya. Perubahan harus dikelola dengan baik dalam manajemen  perubahan (change manajement) dan manajemen harapan serta kemajuan dalam keharmonian seringkali menjadi jebakan bagi kita untuk “malas” mempertahankan dinamika perubahan dalam kehidupan, sedangkan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses dalam menentukan  tujuan-tujuan perubahan.

Jadi perubahan politik adalah suatu keharusan yang merupakan esensi untuk menjadikan perubahan politik agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.perubahan politik yaitu bagaimana kita harus mengubah kebijakan yang seharusnya kibijakan yang dahulu harus diganti agar untuk menjadi lebih baik sehingga suatu bangsa dapat menjadi lebaik dan lepas dari kepurukan yang selama ini kita tahu bahwa system perubahan di Indonesia ini sangat tidak karuan dan tidak tahu bagaimana sekarang politiknya sangat-sangat buruk.

F    PERUBAHAN POLITIK DAN KONFLIK

Dalam situasi apapun, tindakan kelompok-kelompok sosial yang diarahkan untuk mewujudkan perubahan kehidupan politik masyarakat mereka merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Tindakan-tindakan semacam itu menimbulkan konflik dan perubahan politik.

1.      Partisipasi dalam perubahan politik yang rutin.

Parsipasi politik rutin dikaitkan dengan perubahan politik dalam 2 cara yaitu :

a.       Tujuan partisipasi adalah untuk menyebabkan perubahan politik seperti dalam kasus pemungutan suara bagi suatu partai minoritas.

b.      Dengan menggunakan mekanisme yang ada.

2.      Ada beberapa cara yang khas untuk berpartisipasi sebagai berikut.

·      Pemungutan suara (voting) adalah menimbulkan tekanan yang kuat atas figur-figur tetapi hal itu membawa sedikit imformasi. Voting bisa saja melibatkan individu yang berkonflik dengan individu-individu lain yang mendukung partai-partai atau kandidat-kandidat yang berbeda.

·      Kontak-kontak berdasarkan inisiatif warga negara dalam kontak-kontak ini orang-orang memberikan suara dalam pemilihan umum, namun tidak berminat terhadap aktivitas komunal atau kampanye.

·       Aktivitas kampanye yaitu Kampanye bisa menimbulkan tekanan tingkat tinggi, tingkat rendah.

·      Partisipasi Kooperatif adalah tipe partisipasi ini menimbulkan tekanan yang rendah, tetapi sungguh-sungguh mendatangkan informasi.

3.      Partisipasi dalam Perubahan yang Disruptif (Kacau).

Rezim- rezim yang efektif tetapi tidak legitim, seperti halnya rezim-rezim colonial lebih stabil ketimbang rezim-rezim yang relatif tidak efektif dan memiliki tingkat legitimasi yang tinggi.

Upaya-upaya perubahan politik yang kacau sebagai tanggapan terhadap suatu penyimpangan. Kurangnya legitimasi dapat memotivasi warga negara untuk melakukan kekerasan-kekerasan kolektif. Dekat dengan hal-hal tersebut adalah kemampun manufulatif pemerintah.

Adapun sumbernya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin melakukan perubahan politik melalui cara yang tidak rutin adalah sebagai berikut :

a.       Adanya tingkat motivasi yang tinggi

b.      Adanya dukungan yang luas.

c.       Adanya perlindungan terhadap tindakan balasan pemerintah dan

d.      Adanya kemampuan untuk menekan para penguasa.

4.      Sebab- sebab Perubahan Politik

Sebab-sebab ini berkaitan dengan perubahan kondisi Internet dan eksternal sebagai dampak dan sifat interaksi.

Perubahan-perubahan politik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

• Diperkenalkan teknologi baru

• Perdagangan atau peperangan dan kudeta istana

• Perubahan dinasti

• Tampilnya raja yang kompeten atau tidak kompeten

• Munculnya pemimpin yang karismatik dan

•  Adanya gerakan-gerakan yang cultural dan intelektual

5.      Beberapa tipe perubahan politik

Berikut ini akan dibuat beberapa tipe-tipe perubahan politik secara agak rinci, yaitu:

1. Perubahan yang terjadi secara gradual dan perubahan secara mendadak.

2. Perubahan besar dan perubahan kecil.

3. Perubahan yang terjadi dengan kekerasan dan perubahan yang terjadi dengan damai.

F  Adapun ciri-ciri perubahan yang besar yaitu sebagai berikut :

«       Perubahan yang mengakibatkan terjadinya reorganisasi penting didalam aparat pemerintahan dalam hubungan pemerintah dan rakyat.

«       Perubahan yang menyebabkan terjadinya restrukturalisasi hubungan-hubungan sosial lainnya, termasuk modifikasi dalam peraturan hierarkis berbagai kelompok sosial yang ada.

F  Tujuan dari perubahan politik

Dimana setiap perubahan yaitu untuk menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, dalam setiap perubahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk bangsa dan Negara tapi ketahui bahkan pada kenyataannya adalah perubahan yang dilakukan pemerintahaan tidak sesuai dengan seharusnya dilakukan buktinya saja adalah banyak krutor yang marajelela dimana-mana dengan semaunya saja,apa tindakkan pemerintahan iya bisa dilihat dari kenyataan yang ada sekarang ini.

Dari beberapa perubahan politik pasti banyak yang tidak berpendapat dari masyarakat pastinya bahkan dari orang-orang yang menjabat di partai politik. Disetiap perubahan politik tidak berjalan dengan sejalan pasti akan ada yang menyebabkan konflik terjadi yaitu.

Faktor Penyebab Konflik :

1.      Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

2.      Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya.

3.      Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial.

4.      Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

BAB IV

KESIMPILAN DAN SARAN

perubahan adalah suatu keharusan karena perubahan merupakan esensi dari kemajuan yaitu harus berpindah posisi semangkin kedepan dari posisi semulanya. Perubahan harus dikelola dengan baik dalam manajemen  perubahan (change manajement) dan manajemen harapan serta kemajuan dalam keharmonian seringkali menjadi jebakan bagi kita untuk “malas” mempertahankan dinamika perubahan dalam kehidupan, sedangkan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses dalam menentukan  tujuan-tujuan perubahan.

Jadi perubahan politik adalah suatu keharusan yang merupakan esensi untuk menjadikan perubahan politik agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.perubahan politik yaitu bagaimana kita harus mengubah kebijakan yang seharusnya kibijakan yang dahulu harus diganti agar untuk menjadi lebih baik sehingga suatu bangsa dapat menjadi lebaik dan lepas dari kepurukan yang selama ini kita tahu bahwa system perubahan di Indonesia ini sangat tidak karuan dan tidak tahu bagaimana sekarang politiknya sangat-sangat buruk.

Perubahan politik dapat ditimbulkan oleh konflik kepentingan dan gagasan atau nilai-nilai yang berbeda pendapat setiap perubahan pasti ada yang baik dan yang kurang baik tergantung bagaimana kita mengambil keputusan.

Semoga dengan selesainya makalah ini kelompok kami berharap saran dan masukan dari teman semuanya. Dimana kita sama-sama mempelajari bagaimana menuju suatu perubahan  untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap keputusan yang kita ambil pasti akan menuju hal kedepannya bukan hal yang membuat kita terjerumus kedalam hal-hal yang buruk dan satu kata untuk semua termasuk kelompok kami adalah jangan pernah menilai orang dari wujudnya dan penampilannya tapi lihat apa yang akan disampaikan karena dibalik wujud dan penampilan akan tersebunyi ilmu yang segudang dan terima kasih.

DAFTAR ISI

Ramlan Surbakti, Perkembangan Partai Politik Indonesia, 1992

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1991)

Alfian, Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta : Gramedia, 1978

http://www.geocities.com/ngartofebruana/babdua.htm

http://www.wilkepedia.com/konflik.politik.pd